Susilo Bambang Yudhoyono yang pasti diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden 2009-2014 menyebut lima kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya pada pemilu 8 Juli 2009. Pada silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu, SBY mengatakan lima kriteria itu dikumpulkan dari masukan berbagai pihak termasuk pesan pendek dari masyarakat luas yang ia terima secara langsung.
Lima kriteria cawapres yang disebutkan oleh SBY adalah, pertama, harus memiliki integritas kepribadian yang baik, yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Kedua, kapabilitas. Ketika menjelaskan kriteria itu, Yudhoyono menekankan peran wakil presiden sebagai seorang pembantu presiden sesuai pasal UUD 1945.
"Dalam UUD pasal 4 jelas sekali Presiden memegang jabatan kepala pemerintahan dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang wakil presiden. Tapi meski hanya membantu, wapres ini lain karena dipilih rakyat. Dan harus punya kecakapan tinggi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan para menteri kabinet segaris dengan kebijakan presiden," tuturnya.
Kriteria ketiga yang disebut Yudhoyono adalah loyalitas harus sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi. Untuk itu, Yudhoyono menginginkan cawapres yang mendampinginya nanti bebas dari segala kepentingan selama memegang jabatan.
Kriteria keempat adalah harus bisa diterima oleh masyarakat luas. "Tentu harus diterima oleh publik, oleh rakyat, diterima mayoritas rakyat," ujarnya.
Ia juga menekankan, nantinya presiden dan wakil presiden berada dalam satu perahu dan yang berperan sebagai nakhoda adalah presiden. "Sehingga chemistry-nya harus bagus, dalam arti itu sebetulnya cocok satu sama lain," katanya.
Sementara kriteria kelima, cawapres harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut.
"Saya selalu berbaik sangka dengan semua orang, kita cocokkan nanti siapa yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.
SBY menjelaskan partainya sudah membentuk tim sembilan yang diketuai oleh Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dengan tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi. Ia menyatakan cukup banyak partai yang sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Menurutnya, koalisi yang hendak dibangun oleh Partai Demokrat bukan berdasarkan kesamaan ideologi partai maupun identitas tertentu melainkan berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional di dalam pemerintahan maupun parlemen. Ia menyebut lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, antara lain memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan reformasi birokrasi, membangun demokrasi beretika, penegakan hukum, dan pembangunan merata.
"Kalau koalisi dibangun atas dasar itu ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat-sekat ideologi sehingga pemerintah benar-benar efektif karena kami sepakat platform itu yang dikerjakan bersama," katanya. (kompas.com)
Lima kriteria cawapres yang disebutkan oleh SBY adalah, pertama, harus memiliki integritas kepribadian yang baik, yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Kedua, kapabilitas. Ketika menjelaskan kriteria itu, Yudhoyono menekankan peran wakil presiden sebagai seorang pembantu presiden sesuai pasal UUD 1945.
"Dalam UUD pasal 4 jelas sekali Presiden memegang jabatan kepala pemerintahan dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang wakil presiden. Tapi meski hanya membantu, wapres ini lain karena dipilih rakyat. Dan harus punya kecakapan tinggi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan para menteri kabinet segaris dengan kebijakan presiden," tuturnya.
Kriteria ketiga yang disebut Yudhoyono adalah loyalitas harus sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi. Untuk itu, Yudhoyono menginginkan cawapres yang mendampinginya nanti bebas dari segala kepentingan selama memegang jabatan.
Kriteria keempat adalah harus bisa diterima oleh masyarakat luas. "Tentu harus diterima oleh publik, oleh rakyat, diterima mayoritas rakyat," ujarnya.
Ia juga menekankan, nantinya presiden dan wakil presiden berada dalam satu perahu dan yang berperan sebagai nakhoda adalah presiden. "Sehingga chemistry-nya harus bagus, dalam arti itu sebetulnya cocok satu sama lain," katanya.
Sementara kriteria kelima, cawapres harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut.
"Saya selalu berbaik sangka dengan semua orang, kita cocokkan nanti siapa yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.
SBY menjelaskan partainya sudah membentuk tim sembilan yang diketuai oleh Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dengan tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi. Ia menyatakan cukup banyak partai yang sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Menurutnya, koalisi yang hendak dibangun oleh Partai Demokrat bukan berdasarkan kesamaan ideologi partai maupun identitas tertentu melainkan berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional di dalam pemerintahan maupun parlemen. Ia menyebut lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, antara lain memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan reformasi birokrasi, membangun demokrasi beretika, penegakan hukum, dan pembangunan merata.
"Kalau koalisi dibangun atas dasar itu ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat-sekat ideologi sehingga pemerintah benar-benar efektif karena kami sepakat platform itu yang dikerjakan bersama," katanya. (kompas.com)